Fakfak Ubah Wajah Pembangunan: Dari Birokrasi Menuju Kolaborasi Ilmiah

Fakfak_TajukTerkini : Kabupaten Fakfak mengambil langkah progresif dalam merancang masa depannya. Tak lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis semata, kini ilmu pengetahuan dan kolaborasi akademik menjadi poros baru dalam pembangunan. Hal ini ditandai dengan terjalinnya kemitraan antara Universitas Merdeka (Unmer) Malang dan Pemerintah Kabupaten Fakfak, yang dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kampus Unmer, Malang.

Lebih dari sekadar seremonial, kerja sama ini menandai pergeseran strategi pembangunan—dari pendekatan administratif menuju pendekatan ilmiah berbasis data dan riset.

Rektor Unmer Malang, Dr. Prihat Assih, menyampaikan bahwa kemitraan ini bukan hanya soal akademik, tetapi kontribusi nyata untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan di Papua Barat, khususnya Fakfak. “Kami siap hadir dengan riset aplikatif dan teknologi tepat guna yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Fakfak Samaun Dahlan menegaskan pentingnya sinergi dengan dunia kampus dalam merancang arah pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan. “Kerja sama ini adalah pondasi untuk membangun Fakfak berbasis ilmu, bukan asumsi,” katanya.
Salah satu implementasi nyata dari MoU tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman lanjutan (MoA) antara LPPM Unmer Malang dan Bappeda & Litbang Kabupaten Fakfak, dengan fokus utama pada penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Fakfak 2025–2029.
Abdul Razak Ibrahim Rengen, dari Bappeda & Litbang Fakfak, menilai kerja sama ini sebagai bentuk adaptasi birokrasi terhadap zaman. “Kami butuh mitra yang paham konteks Papua, bukan sekadar teori di atas kertas,” ujarnya lugas.
Di sisi lain, Prof. Dr. Boge Triatmanto, Kepala LPPM Unmer, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan kampus dalam proses pembangunan daerah. “Kami ingin jadi bagian dari gerakan pembangunan yang nyata, yang menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah daerah. Di era informasi dan kompleksitas sosial saat ini, kebijakan publik yang kuat harus lahir dari pertemuan antara data, kajian akademik, dan kepekaan terhadap realitas sosial masyarakat.
Dengan menggandeng kampus, Kabupaten Fakfak menunjukkan bahwa masa depan daerah bukan hanya dibangun lewat keputusan politik, tetapi juga lewat kedalaman ilmu pengetahuan. Fakfak tengah menulis babak baru: pembangunan yang inklusif, cerdas, dan berakar pada kebenaran ilmiah.
